Bupati Tanimbar Serukan Masyakat tak Menyebut Nama Kabupatennya Menggunakan Akronim KKT

- 3 November 2020, 16:08 WIB
Bupati  Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, memberikan arahan kepada pegawainya.
Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, memberikan arahan kepada pegawainya. /Antara

PORTALMALUKU.COM  -- BUPATI Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mengimbau masyarakatnya supaya tidak menyebut nama lengkap Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan sekadar singkatan (akronim) KKT.

"Dengan berubahnya nama kabupaten ini, saya berharap kita semua melakukan penyesuaian dengan menyebut kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tidak ada akronimnya. Saya ulangi, tidak ada akronim!" kata Petrus seperti dikutip Antara.

Seruan Petrus itu untuk menanggapi adanya gerakan beberapa kaum muda di Kepulauan Tanimbar yang mengajak warga setempat untuk tetap mempopulerkan nama kepulauan itu dengan nama  KKT.

Baca Juga: Resmi Jadi UU, Sejumlah Pasal Omnibus Law Ini Malah Memicu Pertanyaan

Dia mengatakan, dari dulu, para leluhur mereja telah menyebut nama wilayah tersebut---dari ujung pulau Molu hingga ujung pulau Selaru---dengan sebutan Tanimbar. 

Menurutnya, sebutan Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga sudah disahkan setelah berganti nama dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Menurut Petrus, perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar didasarkan pada pemikiran untuk mengembalikan jati diri masyarakat di wilayah itu sebagai orang Tanimbar.

Baca Juga: Membaca Pribadi Najwa Shihab dari Kesaksian Sang Supir

Petrus juga mengajak masyarakat di Tanimbar agar tidak malu menyebut nama Tanimbar. Dia berdalih bahwa Tanimbar itu identitas masyarakat yang mendiami wilayah itu, dan perlu ducapkan dengan jelas.

Dia pun melarang warganya menggunakan sebutan daerah ini dengan singkatan KKT, karena singkatan itu bisa saja mengandung arti yang berbeda.

"Sebab kalau kita bilang KKT maka itu bisa saja Kabupaten Kutai Timur atau lainnya. Jadi jangan kita menggunakan akronim yang nanti bisa rancu dan salah persepsi di masyarakat," ucap Petrus.

Baca Juga: Teror Afghanistan, 22 Mahasiswa Universitas Kabul dilaporkan Tewas

Nama daerah Kepulauan Tanimbar, lanjut Petrus, memiliki nilai-nilai positif. Jika terus menggunakan nama Tanimbar atau Kepulauan Tanimbar, maka nama kabupaten itu akan terkenal. Selain itu, anak cucu daerah Tanimbar ke depan akan mewarisi ucapan senada ketima menyebut nama daerahnya.

"Jadi jangan malu sebut  katong orang Tanimbar. Jangan malu menyebut nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya pun tidak malu menyebutnya," kata Petrus.

Seluruh instansi pemeringah di daerah itu pun diminta segera melakukan penyesuaian nomenklatur nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2019.

Menilik Proses Perubahan Nama Tanimbar

Perjuangan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimulai dari deklarasi pada tanggal 3 November 2015 di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: Prediksi Liverpool vs Atalanta : Jurgen Klopp Incar Kemenangan Perdananya di Italia

Perjuangan perubahan nama kabupaten itu dimulai pada periode kepemimpinan Bupati Bitzael Salfester Temmar dan wakilnya Petrus Paulus Werembinan, tetapi sempat terhenti dan baru dilanjutkan pada tahun 2018, pada masa kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon dan Wabup Agustinus Utuwaly.

Proses itu dimulai dari adanya surat keputusan DPRD MTB nomor 170-04 tahun 2018 tentang perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan keinginan masyarakat dan Keputusan DPRD, Bupati Petrus Fatlolon mengeluarkan surat nomor 135.8/490 tentang usulan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Gubernur Maluku.

Halaman:

Editor: Irwan Tehuayo

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah