Network
PORTAL MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan lagi mendirikan rumah penampungan baru untuk pengungsi etnis Rohingya. Keputusan ini diambil atas sejumlah alasan yang melibatkan pertumbuhan jumlah pengungsi, jaringan mafia perdagangan orang, dan respons masyarakat lokal.
Mahfud MD menyampaikan pernyataan ini setelah menghadiri Rembuk Nasional Sahabat Saksi dan Korban untuk Indonesia 2023 di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu. Menurutnya, jumlah pengungsi etnis Rohingya terus meningkat karena adanya jaringan mafia yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Ada mafia TPPO-nya, yang kemarin sudah ditangkap. Jadi, mereka sengaja ngajak ke sini (Indonesia), nanti dikirim ke mana-mana. Itu untuk jadi pekerja ilegal, dilarikan dulu ke Indonesia, karena tahu orang Indonesia baik-baik," kata Mahfud.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah telah menangkap beberapa anggota mafia TPPO yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Mahfud, modus operandi mereka adalah mengajak pengungsi ke Indonesia dengan niatan untuk melibatkan mereka dalam pekerjaan ilegal di berbagai negara.
Akibatnya, tempat penampungan yang telah disediakan Pemerintah di berbagai lokasi di Indonesia telah mencapai kapasitas penuh. Selain itu, penolakan dari masyarakat lokal, seperti di Aceh, yang tidak setuju dengan kehadiran pengungsi etnis Rohingya, juga menjadi salah satu faktor penentu.
"Jadi, penampungan sudah penuh sekarang. Meskipun baik masyarakat lokalnya, seperti Aceh, itu menolak. Sehingga kami (Pemerintah) tidak bangunkan lagi, tetapi pasti demi kemanusiaan (akan) ditolong," jelasnya.
Meskipun demikian, Pemerintah masih berada dalam tahap kajian untuk mencari lokasi alternatif yang dapat menampung para pengungsi etnis Rohingya.
"Saat ini mereka ditampung sementara, tapi yang lebih sementara, mungkin agak menengah. Ini masih dalam pembicaraan, mencari tempat, mencari biaya, dan sebagainya," tambahnya.***
