Network
PortalMaluku.com — Panglima Militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mendesak komunitas internasional untuk menetapkan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sebagai kelompok 'teroris'. Dia menuding RSF bertanggungjawab atas kejahatan perang di negara tersebut.
Dilansir dari ArabNews, al-Burhan—yang kini menjabat sebagai Presiden Dewan Kedaulatan Transisi Republik Sudan—dalam pidatonya di sidang Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Kamis lalu mengatakan, RSF dan milisi sekutunya telah melakukan 'kejahatan mengerikan' terhadap warga sipil di Darfur Barat dan bagian lain negara.
Dia menuduh RSF dan sekutunya melakukan 'kejahatan perang' dan 'kejahatan terhadap kemanusiaan'. "Kelompok-kelompok ini telah melakukan pemerkosaan, merampok properti, menyita rumah dan properti warga, merampok bank, dan menghancurkan rumah sakit dan bangunan publik," katanya.
"Saya ingin mengulangi permintaan kami kepada komunitas internasional untuk menetapkan RSF dan milisi sekutunya sebagai kelompok teroris untuk melindungi rakyat Sudan dan dunia," ucap al-Burhan.
Perang di Sudan pecah pada April lalu ketika RSF, yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo—sebelumnya bersekutu dengan al-Burhan—mulai berperang untuk menguasai negara.
Menurut catatan PBB dan sejumlah lembaga internasional menyebut, sebanyak 5.000 orang tewas sejak dimulainya konflik, dan lebih dari 12.000 terluka. Sementara puluhan ribu orang Sudan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga akibat pertempuran tersebut.
Utusan Khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, yang mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu, dilaporkan telah mengklaim bahwa ada setidaknya 13 kuburan massal di dan sekitar Geneina, ibu kota provinsi Darfur Barat.
Baca Juga: 100 Orang Paling Berpengaruh 2023 Versi Majalah TIME: Ada Shahrukh Khan, Messi dan Mbappe
al-Burhan menolak klaim yang menyebut pertempuran antara pasukannya dan RSF adalah perang saudara. "Beberapa menggambarkan perang ini sebagai perang internal antara dua pihak, namun agresi oleh RSF tidak hanya terhadap angkatan bersenjata, tetapi juga meluas ke semua komponen negara," katanya.
Dia menyebut pemerintahannya telah menggunakan setiap kesempatan untuk mencari akhir konflik, termasuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Arab Saudi, dengan partisipasi Amerika Serikat, Turki, dan Sudan Selatan.
