Network
PORTALMALAUKU.COM -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Dian Fris Nalle, menyebut pihaknya melibatkan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Maluku untuk mengaudit penggunaan dana Covid-19 di RSUD dr. Ishak Umarella Tulehu, Maluku Tengah.
"Untuk RSUD dr. Umarella Tulehu, kami sudah menyurati APIP Provinsi Maluku melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Jadi, tinggal menunggu hasil dari pihak APIP, dalam hal ini Inspektorat Wilayah Provinsi Maluku," kata Kajari Ambon, Dian Frits Nalle, Rabu, 3 November 2021, dinukil Antara.
Menurutnya, langkah itu diambil menyusul laporan warga terkait adanya indikasi dugaan maling (korupsi) duit jasa Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Tulehu tahun anggaran 2020 senilai Rp12 miliar.
Baca Juga: Arkeolog: Gambar Cadas Perahu di Pulau Kaimear dan Kisar, Maluku, Ungkap Migrasi Manusia Purba
"Setelah memeriksa 43 orang sebagai saksi, maka kami menyerahkan kepada Inspektrorat Provinsi Maluku selaku APIP untuk melakukan pemeriksaan," ujar Dian.
Pelibatan APIP dalam audit tersebut, kata Dian, sebagai langkah kerja sama kejaksaan dengan pemerintah daerah. Apabila ada temuan kerugian duit negara, dia memastikan proses hukumnya tetap berjalan.
Kejari Ambon kini masih menunggu hasil audit tim APIP Provinsi terhadap laporan dugaan korupsi duit jasa Covid-19 dan tenaga kesehatan pada RSUD Tulehu.
"Maaf, ya, saya baca di koran kemarin itu ada saling lempar dan saya tegaskan bahwa kita baru menyurati Kejati Maluku untuk meneruskan ke APIP Provinsi Maluku guna melakukan audit," ujar dia.
Dia berjanji hasil audit dugaan korupsi duit intensif Covid-19 di RSUD Tulehu itu bakal diumumkan ke publik melalui media masa.
