PORTALMALUKU.COM — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menganggap wacana penundaan pemilihan umum 2024 merupakan hal yang logis. Musababnya sikap itu bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya?" kata AHY.
Wacana penundaan pemilu 2024 yang disuarakan sejumlah pihak, lanjut AHY, merupakan langkah yang tak sesuai dengan amanat konsitusi.
"Bahwa masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad, 27 Februari 2022.
Tanggapan atas wacana penundaan pemilu 2024 itu disampaikan AHY dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten yang berlangsung secara daring Sabtu kemarin.
AHY juga menyoroti perihal kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada yang membaik, itu lambat," ujarnya.
AHY menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 tidak sepatutnya dikumandangkan, terlebih jika diperuntukkan bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Karena hal tersebut hanya akan menambah masalah di Tanah Air, mencederai hati nurani, dan akan memundurkan demokrasi Indonesia.
Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah politisi memberi usulan agar menunda Pemilu 2024 mendatang. Salah satu politisi yang ikut mengusulkan adalah Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.
Muhaimin mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 itu karena alasan situasi pendemi Covid-19 dan prospek ekonomi Indonesia pasca-pandemi berdasarkan masukan para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi.
Selain Muhaimin Iskanda, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, juga menyampaikan usulan serupa: penundaan Pemilu 2024.
Julkifli Hasan menyebut pihaknya setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum itu setelah menerima masukan dari masyarakat.
Sementara Melchias Markus berpandangan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal tabu. Menurutnya, hal yang tak bisa diubah hanyalah kitab suci.
"Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata dia. ***