Network
PortalMaluku.com - Sebelum Presiden Jokowi berkunjung ke Gianyar, Bali, Satpol PP Bali mencopot atribut politik, seperti bendera dan baliho, dari PDI Perjuangan dan paslon Ganjar-Mahfud di sekitar jalan kunjungan. Satpol PP Bali menyebut, pencopotan itu dilakukan atas perintah Pj Gubernur Bali.
Dilansir dari Antara, penurunan atribut partai politik PDIP tersebut dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi kunjungannya, yakni SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Kepala Satpol PP Bali, Nyoman Rai Dharmadi, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah dari Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, 31 Oktober 2023.
Rai menjelaskan perihal alasan penurunan baliho dan bendera PDIP itu. Sepanjang jalan yang menghubungkan tiga lokasi tersebut, tampak atribut PDI Perjuangan paling mencolok, bahkan, terpasang hampir setiap satu meter satu sama lain.
Rai juga membeberkan bahwa pencabutan atribut partai politik itu juga dilakukan di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.
Baca Juga: Tiga Anggota TNI Didakwa Pasal Pembunuhan Berencana terhadap Imam Masykur
“Itu untuk membangun suasana netral sebenarnya. Menurut saya benar juga agar tidak terkesan memihak salah satu partai tertentu, termasuk beberapa titik di Renon, ada (baliho) Kaesang kan kita cabuti juga,” ujarnya
“Termasuk baliho yang ada gambarnya Pak Jokowi pun di baliho PSI kita cabuti tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita,” sambung Rai.
Rai mengatakan, tak ada sentimen tertentu dari penurunan baliho dan bendera tersebut, bahkan menurutnya tindakan tersebut tidak salah. Selama ini, lanjut Rai, jajaran Satpol PP di wilayahnya sudah diarahkan untuk menurunkan atribut. Namun, KPU belum secara resmi mengumumkan masa kampanye.
