Network
PIKIRAN RAKYAT – Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024 menjanjikan akan mengusut pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tapi ketiganya hanya obral janji semata untuk meraih suara rakyat.
Janji politik para capres paling memuakkan bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi pelanggaran yang terjadi pada keluarga mereka tak kunjung tuntas, bahkan tak diabaikan.
Sumarsih, ibu dari Bernadinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, menyatakan isu HAM tak hanya muncul tiap lima tahun sekali seperti yang diklaim Prabowo. Isu tersebut terus digaungkan Sumarsih yang kehilangan anaknya pada 13 November 1998 silam.
Dalam menuntut hak anaknya, Sumarsih selalu melakukan Aksi Kamisan bersama pegiat HAM dan jaringan keluarga korban di seberang Istana Kepresidenan selama hampir 17 tahun. Tujuan Aksi Kamisan adalah untuk mendorong pemerintah membentuk pengadilan ad hoc.
Baca Juga: Niat Ganjar Beri Sepeda ke Warg Magelang Terhalang Aturan Kampanye: Bisa Disemprit Bawaslu
Keluarga korban sangat ingin pelaku pelanggaran HAM yang menewaskan orang terkasih mereka bisa diadili. Pada kenyataannya, keinginan tersebut tak kunjung terwujud hingga kini.
Sumarsih makin jengkel jika melihat banyak politisi menjanjikan pengungkapkan kasus HAM setiap Pemilu digelar. Tapi setelah terpilih, janji tersebut menguap dan terlupakan.
“Kalau Pak Ganjar akan membentuk pengadilan HAM ad hoc, itu memang yang kami tunggu,” ucap Sumarsih saat mengetahui janji politik Ganjar.
“Tapi kemudian, apakah ketika Pak Ganjar diangkat oleh partai politk, oleh PDI Perjuangan, apakah PDIP di DPR mewakili suara korban untuk mendorong pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM berat? Kenyataannya tidak,” katanya menambahkan, dikutip dari BBC Minggu, 17 Desember 2023.
