PORTALMALUKU.COM - Baru-baru ini pemimpin partai politik sayap kanan Denmark bergaris keras bernama Rasmus Paludan, membakar kitab suci umat muslim Al Quran di ibu kota Swedia, Stockholm.
Hal ini pun lantas menuai kecaman dari berbagai negara muslim termasuk Indonesia atas aksinya yang membakar salinan kitab suci Al Quran pada Sabtu kemarin, 21 Januari 2023 di depan kedutaan besar Turki di ibu kota Swedia.
Melalui aku Twitter resminya, kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun kini mengutuk keras aksi pembakaran Al Quran tersebut.
“Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur'an oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui akun Twitter resminya, Senin, 24 Januari 2023.
Kemlu menuturkan, aksi tersebut merupakan penistaan kitab suci yang bisa melukai dan menodai toleransi umat beragama. Selain itu, Kemlu juga menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Baca Juga: Tak Hanya di Tanimbar, Ini Daftar Fenemona Munculnya Dataran Mirip Pulau Baru Usai Gempa Bumi
"Aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab," lanjutnya dikutip PortalMaluku.com dari Twitter @Kemlu_RI, Senin, 23 Januari 2023.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom pun kini sudah memberikan tanggapannya terkait peristiwa pembakaran Al Quran di negaranya itu yang dilontarkan langsung olehnya melalui akun Twitter pribadinya.
"Provokasi Islamofobia sangat mengerikan. Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan," tulis @TobiasBillstrom dikutip dari Twitter.
Sementara itu, pembakaran Alquran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark Garis Keras yang juga berkewarganegaraan Swedia ini sebelumnya juga pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu dimana dia membakar Al Quran.
Dikutip dari Reuters, Rasmus Paludan tidak dapat segera dihubungi melalui email untuk dimintai komentar. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi, dikatakan bahwa protesnya dilakukan terhadap Islam dan apa yang disebut upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia.
Sedangkan Swedia dan Finlandia sendiri mendaftar tahun lalu untuk bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina, tetapi semua 30 negara anggota harus menyetujui tawaran mereka.
Turki mengatakan Swedia khususnya harus terlebih dahulu mengambil sikap yang lebih jelas terhadap apa yang dilihatnya sebagai teroris, terutama militan Kurdi dan kelompok yang disalahkan atas upaya kudeta tahun 2016.
Sedangkan sebelum aksi tersebut, Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Jumat, 20 Januari 2023 memanggil Duta Besar Swedia untuk Ankara Staffan Herrstrom.
Baca Juga: Profil dan Biodata Ibu Negera Korea Selatan, Kim Keon Hee yang Tetap Awet Muda di Usia 50 Tahun
Ia diberi tahu bahwa Turki 'mengutuk keras tindakan provokatif tersebut, yang jelas merupakan kejahatan rasial, bahwa sikap Swedia tidak dapat diterima.
Dilaporkan Anadolu Agency, Turki juga mengharapkan tindakan tersebut tidak diizinkan, dan penghinaan terhadap nilai-nilai sakral tidak dapat dipertahankan dengan kedok hak-hak demokratis.
Turki memperingatkan Swedia bahwa mengizinkan kegiatan propaganda yang sedang dipersiapkan oleh lingkaran yang berafiliasi dengan PKK di Stockholm, Swedia pada Sabtu, 21 Januari 2023 adalah 'pelanggaran dari kesepakatan tripartit.
Seminggu sebelumnya, Turki meminta Swedia untuk mengambil langkah-langkah melawan kelompok teror setelah demonstrasi di Stockholm, Swedia para pendukung organisasi teroris PKK menggantung di kaki patung Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan kemudian mengunggah rekaman provokasi bersama dengan ancaman.
Swedia dan Finlandia secara resmi bergabung dengan NATO Mei 2022 lalu, mengabaikan non-blok militer selama beberapa dekade, sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari.
Namun Turki, yang merupakan anggota NATO selama lebih dari 70 tahun, menyuarakan keberatan, menuduh kedua negara mentolerir dan bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO).***