Network
"Intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg, yang berarti ini juga berhenti pula pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita," kata Mensesneg Pratikno.
Pratikno mengatakan TMII akan dikelola pemerintah agar dapat mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat luas dan juga memberikan kontribusi bagi negara.
“Dengan aset yang begitu luas, besar dan strategis, akan dikelola agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan kontribusi bagi negara terutama kontribusi keuangan," ujarnya.
Dalam keterangannya, Pratikno pun mengungkap alasan lain TMII diambil alih negara usai puluhan tahun dikelola Yayasan Harapan Kita yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
"Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg," katanya.
Sebelum temuan BPK, kata dia, Kemensesneg telah lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan.
Baca Juga: Perpanjangan SIM Bisa Dilakukan Secara Online, Korlantas: Ini Memudahkan Masyarakat
"Kemudian ada tim legal audit yg dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK," tutur Pratikno.
Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII.
Dengan adanya keputusan ini, Kemensetneg memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi yayasan keluarga Presiden Soeharto untuk menyerahkan pengelolaan TMII kepada negara.***
