Network
PORTALMALUKU.COM -- Skandal bisnis tes PCR hingga kini masih menghebohkan publik tanah air. Sejumlah nama besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan diduga terlibat dalam bisnis ini. Akibatnya, Partai Gerindra mendesak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) segera mundur dari jabatannya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut, secara moral, Luhut Pandjaitan harusnya mengajukan diri untuk mundur dari jabatan.
Karena menurutnya, Luhut Pandjaitan telah jelas-jelas melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Hanna Kirana, Pesinetron yang Meninggal Dunia Karena Gagal Jantung
“Menurut saya secara moral harusnya nama-nama pejabat yang bersangkutan harusnya mundur,” kata Ferry Juliantono dikutip dari video di kanal YouTube Realita TV, Kamis, 4 November 2021.
Luhut Binsar Pandjaitan diduga terlibat dalam lingkaran bisnis PCR lantaran dua perusahaannya PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Munculnya nama Luhut Pandaitan dalam skandal tes PCR mengindikasikan, sejak awal pemerintah dengan sengaja mempermainkan harga dan memanfaatkan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
Olehnya itu, dengan tegas, Ferry Juliantono mengatakan Luhut telah melanggar Undang-undang tentang KKN akibat keterlibatannya dalam bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, Luhut diduga adalah dalam lingkaran bisnis PCR lantaran dua perusahaannya PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
