Network
PORTALMALUKU.COM -- Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian virus corona (Covid-19) dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Jodi, pemerintah bukannya menghapus data angka kematian virus corona, melainkan tak menggunakannya sementara waktu guna menghindari distorsi penilaian.
“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa pekan lalu, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata dia di dalam keterangan tertulis kemarin.
Jodi mengaku bahwa pemerintah menemukan banyak data angka kematian yang menumpuk alias pelaporannya dicicil yang membuta pelaporan terlambat.
Baca Juga: Dalang Kerusuhan Papua 2019 Victor Yeimo Diancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tambahnya. Data yang bias ini menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
Meski begitu, Jodi menyatakan data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate 21 hari. “Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate,” kata dia.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus mengambil langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” bebernya.
Untuk sementara, kata Jodi, pemerintah tengah menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
