Network
PortalMaluku.com - Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Vassily Nebenzia, mengaku bingung soal sikap beberapa anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, resolusi yang hanya meminta jeda kemanusiaan tidak akan menyelesaikan konflik di Palestina.
"Tidak ada jeda kemanusiaan yang akan membantu," kata Nebenzia saat berpidato dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB mengenai situasi Timur Tengah, termasuk konflik di Palestina, Senin lalu, dilansir dari laman resmi PBB.
Menurut Nebenzia, bantuan kemanusiaan tidak bisa diberikan saat eskalasi konflik di lapangan meninggi. Saat ini hanya 94 truk bantuan yang berhasil masuk, sementara Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
"Bantuan kemanusiaan tidak dapat diberikan di tengah tingginya permusuhan di lapangan; Saya harap semua orang di sini memahaminya," kata dia.
Nebenzia juga menyebut, meski mendapat reaksi keras dari dunia, pemerintah Israel mulai menerapkan rencana untuk 'membersihkan' wilayah Gaza. Menurutnya, DK PBB lumpuh gegara AS yang menjadikan Suriah sebagai target serangan mereka.
Baca Juga: Hubungan Turki-Israel Hancur Gegara Pidato Erdogan, Apa Isinya?
Nebenzia menegaskan bahwa tindakan Washington ini tidak sah dan bisa memperluas konflik bersenjata di kawasan tersebut. Ia menyerukan agar prioritas saat ini adalah menghentikan pertumpahan darah dan mengalihkan situasi ini ke ranah diplomatik untuk mewujudkan solusi dua negara yang didukung PBB.
Sejak serangan pada 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB belum berhasil menghasilkan resolusi tentang krisis Israel-Palestina. Empat rancangan resolusi telah diajukan, namun gagal diadopsi karena veto dari beberapa anggota tetap seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia.
Rancangan resolusi AS tentang "jeda kemanusiaan" gagal disahkan karena diveto China dan Rusia. Sementara itu, rancangan Rusia tentang "gencatan senjata kemanusiaan" juga gagal diadopsi karena kurangnya dukungan mayoritas anggota.
Rancangan usulan Rusia ini hanya mendapatkan empat suara mendukung, dua negara menolak, dan sembilan abstain. Inggris dan AS memveto rancangan ini. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan, lebih dari 8.000 warga Palestina tewas dan puluhan ribu lainnya terluka.***
