Network
PORTALMALUKU.COM -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berpandangan bahwa para penyelanggara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia atas kegaduhan politik yang dilakukan selama dua bukan terakhir.
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY saat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Ahad kemarin.
Menurut dia, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah, karena telah menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Baca Juga: Fiersa Besari Cibir Jokowi Hadiri Akad Nikah Atta-Aurel, Susi Pudjiastuti: Sedih
Ia menilai negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Selain itu, lanjut dia, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan dirinya tidak pernah menuduh pimpinan negara ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam partai tersebut.
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," katanya.
Menurutnya, adalah perbuatan yang buruk jika Partai Demokrat diam saja dan tidak meminta klarifikasi.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," katanya.
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire (FF) 4 hingga 5 April 2021, Lengkap dengan Cara Menukarnya
Seperti diketahui, setelah pemerintah secara resmi menolak usulan pengesahan hasil KLB dari Moeldoko, sejumlah pihak pun meminta AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf secara terbuka ke Jokowi.
Musababnya, karena tebukti tak ada intervensi pemerintah dalam masalah internal Demokrat yang selama ini disangkakan.
Salahb satu saran permintaan maaf itu dilontarkan oleh pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi, Harits Hijrah Wicaksana. Menurutnya, SBY dan AHY perlu meminta maaf kepada Jokowi.
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," kata dia, dikutip Antara.
Baca Juga: Ini Rahasia Kebijaksanaan Usia 40 Tahun yang Allah SWT Isyaratkan dalam Alquran
Sebelumnya, SBY dan AHY menuduh kekisruhan dan konflik PD, karena adanya campur tangan Istana dan membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat lebih terhormat meminta maaf secara terbuka dan resmi ke Jokowi.***
