Network
PORTALMALUKU.COM -- Gelombang protes dan penolakan terhadap kebijakan vaksin berbayar kian ramai dan terus bermunculan.
Sejumlah pihak menilai, vaksin berbayar hanya akan menguntungkan beberapa pihak, sementara golongan lainnya harus menaggung rugi.
Penolakan terbaru datang dari Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan. Koalisi yang menolak vaksin berbayar ini terdiri dari sejumlah relawan Covid-19 dan organisasi kemanusiaan.
Seperti, LBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Unair, KontraS, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Kawal Covid-19, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Melalui siaran pers ‘Vaksin Gotong Royong Berbayar: Mengambil Untung di Tengah Pandemi’ yang diterbitkan pada Minggu 11 Juli 2021, koalisi ini kompak menolak vaksin berbayar.
Menurut mereka, di tengah krisis pandemi Covid-19, Pemerintah dimandatkan konstitusi untuk memenuhi hak atas kesehatan setiap warga negara, termasuk untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis.
Akan tetapi pada kenyataannya, saat kasus Covid-19 melonjak tajam, Pemerintah justru mengeluarkan 'jurus' program vaksin gotong-royong yang merupakan vaksin berbayar untuk individu atau perorangan.
Baca Juga: Tunda Vaksinasi Individu, Saham Kimia Farma Malah Meroket
“Pemerintah melalui Menteri Kesehatan diam-diam justru mengeluarkan Permenkes No.19 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tidak etis, yaitu vaksinasi berbayar untuk individu,” tutur Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
