Network
Dengan posisinya itu, Sutomo atau Bung Tomo diketahui bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia.
Terlebih, sejak 12 Oktober 1945 Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya.
Kemudian, Bung Tomo yang menjadi salah satu pemimpin saat perang besar itu pun menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya.
Saat itu dirinya menggelorkan rakyat Surabaha untuk melawan penjajah Ingris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Peristiwa itu, 10 November 1945, kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan Nasional.
Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November 1945. Namun rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Kemudian, lima tahun pas kemerdekaan RI, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, Menteri Sosial Ad Interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.
Tetapi pada tahun 1956, Sutomo yang menjadi anggota Konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia yang kala itu sempat menjadi wakil rakyat pun rupanya badan tersebut dibubarkan Soekarno lewat Dekrit Presiden 1959.
Kemudian, Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan meski akhirnya kalah. Akibatnya perlahan ia menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan.
Setelah itu, di awal Orde Baru, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh yang mulanya mendukung Suharto. Namun sejak awal 1970-an, ia mulai banyak mengkritik program-program Suharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya pada 11 April 1978 ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan melakukan aksi subversif.
