Network
PORTAL-MALUKU.COM-- Sikap Partai Demokrat yang walk out saat sidang paripurna, pengesahan Omnibus Law atau Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja 5, Oktober 2020 lalu, mendapatkan perhatian dari sejumlah pakar politik.
Omnibus Law atau Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja kini telah disahkan oleh Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Akan tetapi, ada dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja ini yaitu Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Besok 2 Juta Buruh 'Seruduk' Kantor DPR RI
Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat membuat serikat buruh dengan beberapa partai pro pemerintah menjadi hancur. Salah satu partai yang akan 'dimusuhi' oleh serikat buruh adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR. Ade Reza Hariyadi pun menilai momen tersebut dapat dijadikan momentum politik bagi Partai Demokrat.
Partai Demokrat dapat menghasut dukungan dari serikat buruh yang kecewa atas tindakan partai pro pemerintah tersebut termasuk partai PDI-P.
Baca Juga: (HOAKS ATAU FAKTA) Beredar Alasan Buruh Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
"Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekedar manuver politik biasa," kata Ade pada Rabu 7 Oktober 2020 dikutip Portalmaluku.com dalam RRI.
