Network
PORTALMALUKU.COM — Kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor nol persen. Kebijakan itu mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021.
Kebijakan yang sifatnya meringankan itu, langsung dari Bank Indonesia (BI).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif, tapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Baca Juga: Turki Lumpuhkan Hampir 13 Ribu Teroris, Erdogan: Kami Meluncurkan Operasi Antiteror
Selain itu BI juga melonggarkan rasio Kian to Value/Financing to Value pembiayaan menjadi paling tinggi 100 persen.
Pembiayaan itu untuk semua jenis properti mulai dari rumah tapak, rumah susun, serta ruko.
Kebijakan ini, kata dia, berlaku bagi bank yang mencatatkan posisi rasio non performing loan (NPL) atau non performing financing (NPF) di bawah 5 persen.
Baca Juga: Izin Keramaian Piala Menpora 2021, Ini Jawaban Kapolri
Untuk bank yang memiliki NPF di atas 5 persen hanya bisa menerapkan LTV pada kisaran 90- 95 persen.
Namun, untuk pembelian rumah tapak pertama dengan tipe 21, LTV tetap bisa 100 persen.
“BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti,” ujar Perry, dilansir dari Anadolu Agency, Jumat, 19 Februari 2021.
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tunjuk Komjen Agus Andrianto Jabat Posisi Kabareskrim Polri
Namun, bank harus tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Keputusan ini diambil bersamaan dengan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,5 persen.
“Ini adalah langkah lanjutan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional,” tutur Perry.
BI juga akan menfasilitasi promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif seperti sektor pariwisata, serta melakukan sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS), baik di dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: Belasan RW di DKI Jakarta Terendam Banjir
BI juga mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien khususnya UMKM untuk pemulihan ekonomi.
“BI mendorong kolaborasi e-commerce, UMKM dan pemerintah untuk memperkuat daya saing produk,” kata Perry.***
