PortalMaluku.com — Pada Sabtu kemarin, Israel menyatakan pihaknya menarik kembali staf diplomatiknya dari Turki setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan melancarkan serangan sengit terhadap operasi militernya terhadap militan Hamas di Gaza.
Keputusan tersebut memberikan pukulan telak terhadap upaya baru kedua pihak untuk memulihkan hubungan politik dan ekonomi setelah satu dekade membekukan hubungan.
Israel dan Turki—negara berpenduduk mayoritas muslim yang membentuk benteng pertahanan NATO di Timur Tengah—baru saja setuju untuk mengangkat kembali duta besar mereka tahun lalu.
Mereka juga memulai kembali diskusi mengenai proyek pipa gas alam yang didukung AS yang dapat menjadi dasar bagi kerja sama yang lebih erat dan bertahan lama di tahun-tahun mendatang.
Baca Juga: Pernyataan Resmi Hamas soal Operasi Serangan Darat Israel di Jalur Gaza
Namun, hubungan mereka retak ketika Erdogan meningkatkan kecepatan dan serangannya terhadap operasi militer balasan Israel terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Militan Hamas melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera lebih dari 220 orang.
Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza mengatakan serangan Israel telah menewaskan 7.703 orang—sebagian besar warga sipil—dan lebih dari 3.500 di antaranya adalah anak-anak.
Partai akar Islam yang dipimpin Erodgan mengadakan unjuk rasa besar-besaran di Istanbul pada hari Sabtu yang menurut presiden diperkirakan dihadiri 1,5 juta orang.
"Israel, Anda adalah penjajah," katanya di depan bendera Turki dan Palestina yang mengibarkan lautan pendukungnya.
Dia menuduh pemerintah Israel berperilaku seperti 'penjahat perang dan berusaha 'membasmi' warga Palestina.
"Tentu saja, setiap negara punya hak untuk membela diri. Tapi di manakah keadilan dalam kasus ini? Tidak ada keadilan—yang ada hanyalah pembantaian keji yang terjadi di Gaza."
Israel memerintahkan pemulangan seluruh staf diplomatik dari Turki beberapa saat setelah Erdogan menyelesaikan pidatonya.
"Mengingat pernyataan serius yang datang dari Turki, saya telah memerintahkan kembalinya perwakilan diplomatik di sana untuk melakukan evaluasi ulang terhadap hubungan antara Israel dan Turki," kata Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dalam sebuah pernyataan.
'Perang Salib'
Erdogan telah menjadi pendukung internasional terkemuka terhadap hak-hak Palestina selama dua dekade pemerintahannya.
Dia mengambil tindakan yang lebih hati-hati pada hari-hari pertama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, namun menjadi jauh lebih vokal karena jumlah korban tewas yang dilaporkan akibat respons militer Israel terus bertambah.
Erdogan mengatakan pada rapat umum hari Sabtu bahwa Israel adalah 'pion di kawasan' yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk mencap otoritas mereka di Timur Tengah.
"Penyebab utama di balik pembantaian yang terjadi di Gaza adalah Barat," kata Erdogan.
Presiden Tayyip Erdogan mengatakan 1,5 juta orang menghadiri unjuk rasa pro-Palestina pada Sabtu kemarin di Istanbul. "Jika kita mengesampingkan beberapa suara hati nurani…, pembantaian di Gaza sepenuhnya merupakan ulah Barat."
Dan dia menuduh sekutu Israel menciptakan 'suasana perang salib' yang mengadu domba umat Kristen melawan Islam.
"Dengarkan seruan kami untuk berdialog," kata Erdogan, "Tidak ada yang rugi dalam perdamaian yang adil," lanjutnya.
Pidato Erdogan itu disampaikan sebagai tanggapan terhadap protes pro-Palestina selama berhari-hari di Istanbul dan kota-kota besar lainnya yang diorganisir oleh kelompok sayap kanan dan konservatif Islam di Turki.
Namun sebuah jajak pendapat yang dirilis minggu ini menunjukkan mayoritas responden lebih memilih untuk melihat Turki tetap netral atau mencoba memainkan peran mediasi dalam perang tersebut.
Survei Metropoll menunjukkan 11,3 persen responden mengatakan mereka mendukung Hamas. Namun 34,5 persen mengatakan Turki harus tetap netral dan 26,4 persen mengatakan Turki harus menjadi penengah. Hanya 3,0 persen yang mengatakan mereka mendukung Israel.***