PortalMaluku.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyatakan, pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak untuk menghentikan eskalasi perang Hamas vs Israel. Menurut dia, PBB tak boleh diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Palestina di Gaza saat ini.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan, setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.
"Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu Retno dalam sesi debat terbuka DK PBB untuk membahas situasi di Gaza, seperti tertuang dalam salinan pernyataan Indonesia yang dia sampaikan dalam pertemuan DK PBB di New York, AS, pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Retno menyatakan, Indonesia mengutuk keras kelanjutan agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza. Ia mendesak DK PBB tak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan terhadap Palestina di Gaza.
Baca Juga: Israel Beri Sinyal Kuat akan Melancarkan Serangan Darat Besar-besaran ke Gaza
Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza disebutnya dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Pada saat yang sama, warga sipil disandera dan nyawanya terancam.
"Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?" cecar Retno.
Menurut Retno, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
"Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?" kata dia. Retno juga menegaskan bahwa Indonesia tak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional.