Network
"Saya tegaskan sekali lagi bahwa oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap warga itu bagian dari pelanggaran HAM. Kami secara resmi mengutuk tindakan tersebut dan menuntut dilakukan proses hukum terhadap mereka sesuai UU yang berlaku," kata Habiba.
Selain menuntut Polda Maluku memeriksa personelnya yang terlibat insiden penembakan warga, sejumlah tokoh masyarakat Tamilouw juga mendesak Kapolri segera mencopot Rosita Umasugi dari jabatan Kapolres Maluku Tengah.
Di di sela pertemuan dengan Brigjen Jan Leonard de Fretes, para perwakilan tokoh Tamilouw juga mendesak agar petinggi Polda Maluku itu mencopot Kapolres Malteng.
"Wakapolda berjanji akan melakukan konfirmasi serta menghukum oknum anggotanya bila terbukti melakukan kesalahan prosedur di lapangan," kata Basri Sastro.
Basri menyayangkan tindakan penembakan yang dilakukan polisi kepada warga Tamilouw. Menurutnya, kalau sejumlah terduga perusakan tanaman warga Rohua yang ingin diamankan itu tak ditemukan, bukan berarti hal itu melegalkan polisi bertindak sewenangnya, seharusnya ada SOP yang harus dipatuhi.
Pasalnya, dia menilai tindakan polisi di lapangan ketika aksi penangkapan paksa itu sama sekali tak mencerminkan citra mereka sebagai pengayom masyarakat.
"Bila memang di lapangan terjadi penghadangan warga, minimal ada upaya pembubaran dengan menggunakan gas air mata atau watercanon. Tapi yang disayangkan adalah penembakan yang berujung 18 warga, termasuk tiga orang ibu-ibu rumah tangga, menjadi korban," ucapnya.
Dia menyebut bahwa polisi mengarahkan dua unit barakuda dan persenjataan lengkap, truk perintis berisikan pasukan Brimob, dan mobil avanza ke Desa Tamilou dan Dusun Ampera.
Peristiwa ini juga membuat anak-anak sekolah dasar yang hendak mengikuti ulangan pagi itu akhirnya dibatalkan pihak sekolah.
