Network
PORTALMALUKU.COM – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk aksi kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, serta sejumlah tokoh partai penguasa National League for Democracy (NLD).
Militer Myanmar mengejutkan publik dunia lewat aksi kudetanya pada Senin dini hari, 1 Februari 2021. Mereka pun menangkap dan menahan Aung San Suu Kyi.
Mereka pun secara terbuka mengumumkan status daruat Myanmar selama setahun. Militer mengklaim akan memegang kendali Myanmar selama satu tahun di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Sebanyak 3 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Palsu, Polisi: Pemalsuan Itu Sejak September 2020
Baca Juga: Mulai Tahun Ini Sertifikat Tanah Manual Tidak Berlaku Lagi
Pihak militer berkilah bahwa aksi kudeta terhadap pemerintah de facto didasarkan pada tudingan adanya kecurangan hasil pemilihan umum November lalu yang memenangkan partai Aung San Suu Kyi.
Setelah pemimpin Myanmar ditangkap, situasi negera itu semakin tak terkendali: Masyarakat panik, jaringan telepon dan internet dimatikan, hingga sejumlah wilayah ditutup.
Di tengah gejolak penggulingan kekuasaan, para pendukung kudeta militer pada Senin kemarin turun jalan merayakan penangkapan pemimpin Suu Kyi.
Situasi politik di Myanmar sontak menarik perhatian internasional. Militer Myanmar dikecam dan dikutuk oleh beberapa pemimpin dunia, salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Baca Juga: SINOPSIS Film Vantage Point: Sebuah Penyelidikan terhadap Upaaya Pembunuhan Presiden Amerika Serikat
Joe Biden pun mengeluarkan kecamannya. Dia mengaku akan memberlakukan kembali sanksi kepada Myanmar atas aksi penggulingan kekuasaan terhadap pemerintahan de facto.
Mengutip Pikiran-Rakyat dari artikelnya, "Joe Biden Mengutuk Kudeta Militer Myanmar, AS Bakal Beri Sanksi Berat bagi para Jenderal", menyebut Biden menilai penangkapan Suu Kyi merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Krisis ini menandai ujian utama Biden setelah menjabat sebagai Presiden AS yang telah berjanji untuk banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Biden pun menyerukan dunia internasional bersatu menentang kudeta militer di Myanmar dan mengembalikan kekuasaan kepada Sun Kyi.
Baca Juga: Pengadilan Sidoarjo Memvonis Pembakar Mobil Via Vallen 6 Tahun Penjara
“Komunitas internasional harus bersatu untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap,” ujar Biden dalam sebuah pernyataan menanggapi kudeta milite di Myanmar.
“Amerika mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi.
Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” ucapnya.
Biden juga memperingatkan para pelaku kudeta bahwa AS selalu mengawasi berbagai peristiwa yang terjadi di Myanmar.
Ia nantinya juga akan meminta pertanggungjawaban dari pelaku kudeta yang mencoba menodai demokrasi.
Baca Juga: Ingin Antibodi Tetap Optimal Usai Vaksinasi Covid-19, Ketahui 3 Cara Ini Versi IDI
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang menjadi dalang dalam upaya membatalkan transisi demokrasi Burma,” ujar Biden.
Meski banyak negara bersatu melawan kudeta militer di Myanmar, China dan Rusia masih memegang kunci kendali sebagai anggota tetap yang memiliki hak veto di dewan.
Diketahui, pada 2017 lalu, mereka pernah mengelurkan dukungan untuk melindungi Myanmar dari sikap negara itu pada muslim Rohingya.
Sementara itu, pejabat tinggi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Robert Menendez, menyarankan agar Washington dan negara-negara lain bisa memberi sanksi tegas kepada Myanmar.
Sanksi yang diusulkan Robert salah satunya adalah sanksi ekonomi yang ketat.*** PIKIRAN-RAKYAT/Nopsi Marga
