Gejolak Kudeta Militer di Myanmar, KBRI Minta 500 WNI Tetap Tenang

- 1 Februari 2021, 15:38 WIB
Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta terhadap pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, yang ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam penggerebekan pada Senin dini hari, 1 Februari 2021
Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta terhadap pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, yang ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam penggerebekan pada Senin dini hari, 1 Februari 2021 /STRINGER/REUTERS

PORTALMALUKU.COM -- KBRI di Myanmar meminta WNI tetap tenang menyusul gejolak kudeta militer pasca penahanan para pemimpin pemerintah sipil Myanmar pada Senin dini hari, 1 Februari 2021.

“Masyarakat perlu menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia (di Myanmar) agar tetap tenang dan menghubungi hotline (nomor telepon—red) KBRI jika menghadapi masalah,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan data Kemlu, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan sebagai anak buah kapal (ABK).

Baca Juga: UPDATE Kode Redeem Free Fire (FF) Gratis Hari Ini Senin 1 Feberuari 2021, Ayo Segera Klaim Sebelum Habis!

Baca Juga: Mengenal Tes Saliva, Metode Baru Deteksi Covid-19 yang Bakal Ganti Swab PCR

“Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha.

Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.

Mengutip Antara, otoritas militer, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan--yang disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.

Menanggapi insiden politik di Myanmar, pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas gejolak yang terjadi. Pemerintah "menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia".

Baca Juga: Bahaya Lewatkan Makan Malam Bagi Orang Diet, Malah Bikin Gendut

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Sementara Dihentikan

Indonesia meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri serta menyerukan pendekatan dialog untuk mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin buruk.***

Editor: Irwan Tehuayo

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x