Network
PORTALMALUKU.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.
Dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat membersihkan kementerian ini dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.
"Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi
dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tidak peduli siapa pun yang melakukan dan kapan dilakukannya," ujarnya, dikutip Antara, Kamis, 22 April 2021.
Baca Juga: Soal Nasib 53 Kru Kapal Selam KRI Nanggala 402, Kepala Staf AL: Masih Ada Waktu Sampai Sabtu Sore
Selain itu, Luqman menilai klarifikasi dan permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke PBNU harus dilanjutkan dengan evaluasi total dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara.
"Meluruskan sejarah dengan menggandeng pihak berkompeten, termasuk PBNU. Kalau itu tidak dilakukan, kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU sekadar upaya mencari suaka
politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi," katanya.
Luqman Hakim mengemukakan hal itu terkait dengan tidak ada nama K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun
Kemendikbud. Menanggapi hal itu, Mendikbud bertemu pimpinan PBNU di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Sinopsis Kulfi Jumat 23 April 2021: Fateh Kembali Ditangkap, Jimmy akan Menemui Sikander
Ia menilai tidak dicantumkannya nama kedua tokoh NU itu dalam Kamus Sejarah Indonesia
yang disusun Kemendikbud, bukan kelalaian atau kekhilafan.
Di satu sisi dia menghargai silaturahim Mendikbud ke PBNU sekaligus memberikan klarifikasi
dan minta maaf mengenai masalah Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversial
karena tidak mencantumkan ulama besar pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan Presiden K.H.
