Network
PORTALMALUKU.COM — Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Ambon pada November 2021 mendatang untuk peletakan batu pertama proyek pembangunan Ambon New Port.
Kadis Kominfo Maluku, Semy Huwae, menyebut rencana peletakan batu pertama proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) itu disetujui dalam rapat koordinasi Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama sejumlah kementerian.
Rapat koordinasi pembangunan New Port Ambon itu dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan secara virtual Rabu, 28 Juli 2021.
Baca Juga: KPK Tuntut Bekas Mensos Juliari Peter Batubara Dipenjara 11 Tahun dan Cabut Hak Politik 4 Tahun
"Pemerintah sudah berkomitmen membangun Ambon New Port sebagai pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan logistik, pelabuhan perikanan, dan industri perikanan di dalam satu kawasan," kata Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Antara, Kamis, 29 Juli 2021.
Luhut berharap plan pembangunan mega proyek Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terintegrasi dapat direalisasikan sesuai jadwal.
"Diharapkan PSN ini dapat dirsmikan di akhir 2023," ucap pria asal Sumatra Utara ini.
Dia juga meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat proses pembahasan teknis pembangunan pelabuhannya.
"Perlu melibatkan kementerian terkait dan Pemprov. Maluku untuk mempercepat pembangunan Ambon New Port," kata bekas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan ini.
KKP: Ekspor Dimulai dari Ambon New Port
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, menyebut ada delapan pelabuhan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur.
Delapan pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, PPN Kota Tual, Pelabuhan Perikanan (PP) Dobo dan PP Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, PP Saumlaki (Kebupaten Kepulauan Tanimbar), serta PPN Sorong, PPN Merauke dan PP Poumako di provinsi Papua Barat.
Baca Juga: Cara Paling Mudah Download Video TikTok Tanpa Watermark Secara Online, Langsung ke Link Ini
Total potensi dimiliki WPP 718 sebesar 1.118.510 ton per tahun, dengan musim penangkapan selama delapan bulan.
"Semua ekspor di sekitar WPP 718 akan dilakukan dari Ambon New Port, termasuk dari PPN Merauke dan lainnya," kata Wahyu.
Pemprov Maluku Siapkan Lahan 700 Hektare
Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu untuk mendukung Maluku sebagai LIN. Lahan yang disediakan seluas 700 hektare yang terpusat di Pulau Ambon.
Dua lokasi yang telah disediakan tersebut berada di antara Desa Waai dan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
"Sebanyak 39 hektar dari luasan tersebut menjadi bagian dari Ambon New Port," kata Murad.
Menurutnya, lokasi yang disediakan itu merupakan bagian dari lahan seluas 200 hektare yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi oleh Kementerian Perhubungan.
Lokasi pembangunan pusat perikanan terpadu ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).
"Lokasi ini tidak berada pada kawasan hutan lindung," ucap Murad.
Baca Juga: DPRD Maluku Minta 2 Rumah Sakit Ini Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Dia juga menyatakan pemerintah Provinsi Maluku siap memfasilitiasi pebebasan lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembanguanan proyek Ambon New Port.
"Sesuai kesepakatan rapat koordinadi Maluku sebagai LIN pada 28 Januari 2021 di Istana Negara, Pemprov Maluku siap memfasilitasi pembebasan lahan," kata jenderal bintang dua lulusan Akpol 1985 yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri itu.
Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Maluku didampingi oleh Plh Sekda Maluku, Sadlie Lie, Kadis Perhubungan Muhammad Malawat, Kadis Kelautan dan Perikanan, Abdul Haris, dan Kadis PUPR Provinsi Maluku Muhammad Marasabessy.
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga hadir dalam pertemuan tersebut.***
