Network
"Kalau terhitung sejak Tahun 2016, barang tentu kasusnya sudah lama, sehingga membutuhkan penanganan cepat oleh lembaga," ujarnya.
Dijelaskan Tuanany, keberadaan UKM LPM Lintas bukan sebagai organisasi mandiri. Tapi, setara dengan UKM lainnya di kampus. UKM LPM Lintas sesuai rujukan SK mendapatkan biaya operasional dari DIPA IAIN Ambon. Sehingga, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, wajib dilaporkan kepada lembaga.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 21 Maret 2022: Leo Harus Mengambil Keputusan Sulit Mengenai Hubungan
Semestinya, menurut Tuanany, pemberitaan yang hendak dimuat oleh UKM LPM Lintas, apalagi berita privasi, harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang ada dalam SK, guna mendapatkan advise atau pembinaan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberitaan.
Sebab, majalah dan UKM LPM Lintas merupakan media internal kampus, bukan media komersial. Kenyataannya, pemberitaan Tabloid Lintas diposisikan sebagai media komersial. Dicetak dan dijual hingga ke kabupaten/kota di Maluku.
Hal lain yang diungkap oleh Tuanany, bahwa para pembina yang mestinya memiliki peran untuk dapat bersama-sama mengoreksi naskah berita sebelum diterbitkan, juga tidak pernah dikonfirmasi untuk mengoreksi isi pemberitaan.
"Menurut saya, itu keluar dari prosedur. Sebab, ada pembina mereka, namun tidak dilibatkan sama sekali," urai Wakil Rektor I.
Untuk itu, pihak lembaga mengambil langkah solutif, dengan melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian.
"Jadi, keputusan penting dari pimpinan itu, pertama minta klarifikasi dari Pengurus Lintas. Kedua, kita ajukan ke pihak kepolisian. Kita ingin persoalan ini bisa clear dan bisa selesai," tutur Tuanany.
Menanggapi permintaan agar para oknum kru Lintas tidak perlu dipolisikan, dan cukup mendapatkan pembinaan dari kampus, Tuanany menegaskan, penanganan di kepolisian juga bagian dari pembinaan.
